Oleh: Muhammad Zulfan Azmi

*Ketua HMPSBKI 2025/2026, Wakil Ketua DEMA UIN Sazu Purwokerto 2026/2027

Beberapa tahun terakhir, banyak orang mulai merasakan satu hal yang sama: lelah dengan politik. Bukan hanya lelah mengikuti berita, tetapi juga lelah secara mental. Setiap hari media sosial dipenuhi perdebatan, kritik kebijakan, gelombang demonstrasi, hingga berbagai isu kontroversial yang muncul silih berganti. Situasi seperti ini secara perlahan membentuk kondisi yang oleh para peneliti disebut sebagai anxiety politik, yaitu kecemasan yang muncul karena ketidakpastian situasi politik dan arah kebijakan negara.

Dalam kajian psikologi sosial dan kesehatan mental, kecemasan politik bukanlah hal yang aneh. Politik sebenarnya selalu memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Kebijakan pemerintah menentukan banyak hal: pendidikan, harga kebutuhan pokok, pekerjaan, hingga jaminan sosial. Ketika masyarakat merasa arah kebijakan tersebut tidak jelas atau berubah-ubah, rasa tidak aman pun mulai muncul. Perasaan itu kemudian berkembang menjadi kegelisahan kolektif.

Jika kita melihat situasi yang terjadi belakangan ini, tidak sedikit masyarakat yang merasa kebijakan pemerintah sering membingungkan. Ada keputusan yang tiba-tiba berubah, ada pula kebijakan yang dianggap tidak konsisten dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, publik sering bertanya-tanya: sebenarnya arah kebijakan negara sedang menuju ke mana?

Salah satu isu yang cukup banyak dibicarakan adalah persoalan prioritas kebijakan pemerintah. Misalnya, muncul kritik ketika kesejahteraan pegawai dalam program tertentu seperti program makan bergizi gratis mengalami peningkatan, sementara di sisi lain banyak guru masih memperjuangkan kesejahteraan yang layak. Bagi sebagian masyarakat, situasi ini terasa tidak seimbang. Pendidikan seharusnya menjadi fondasi pembangunan bangsa, tetapi perhatian terhadap kesejahteraan guru sering dianggap belum maksimal.

Ketika isu seperti ini muncul di ruang publik, reaksi masyarakat biasanya sangat beragam. Ada yang menyampaikan kritik melalui media sosial, ada pula yang turun ke jalan melalui aksi demonstrasi. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil sebenarnya bukan hal baru dalam demokrasi. Demonstrasi adalah salah satu cara warga negara menyampaikan aspirasi dan mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan publik harus berpihak pada rakyat.

Namun, dari sudut pandang psikologis, demonstrasi yang terjadi berulang kali juga menunjukkan adanya akumulasi emosi sosial. Ketika berbagai isu ketidakpuasan muncul secara bersamaan, masyarakat bisa mengalami apa yang disebut sebagai tekanan psikologis kolektif. Orang-orang mulai merasa bahwa situasi politik semakin tidak pasti, sementara mereka tidak memiliki kendali untuk mengubahnya.

Perasaan seperti ini sering diperkuat oleh berbagai kabar yang beredar di ruang publik. Isu mengenai penangkapan aktivis, tuduhan pembungkaman terhadap kritik, hingga cerita tentang tekanan terhadap kelompok masyarakat sipil sering menjadi topik diskusi hangat. Terlepas dari berbagai sudut pandang yang ada, isu-isu tersebut dapat memunculkan rasa khawatir di kalangan masyarakat tentang kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Bagi sebagian orang, mengikuti berita politik mungkin terasa seperti mengikuti drama yang tidak pernah selesai. Setiap hari ada isu baru, ada konflik baru, dan ada perdebatan baru. Media sosial membuat semua informasi itu hadir begitu cepat di layar ponsel kita. Tanpa disadari, kita membaca puluhan bahkan ratusan komentar yang penuh emosi, kemarahan, dan kekecewaan.

Di sinilah kecemasan politik mulai bekerja secara perlahan. Pikiran kita terus memproses berbagai informasi negatif tentang kondisi negara. Kita mulai merasa khawatir tentang masa depan, merasa marah terhadap kebijakan tertentu, atau bahkan merasa tidak berdaya terhadap sistem politik yang ada. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka dampaknya bisa cukup serius bagi kesehatan mental.

Sumber: idn.freepik. com

Salah satu gejala yang sering muncul adalah perasaan lelah secara emosional. Orang menjadi mudah tersulut emosi ketika membicarakan politik. Diskusi yang awalnya santai bisa berubah menjadi perdebatan yang panas. Bahkan tidak jarang perbedaan pandangan politik memengaruhi hubungan pertemanan atau keluarga.

Fenomena lain yang sering muncul adalah political helplessness, yaitu perasaan bahwa suara kita tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan politik. Ketika seseorang merasa bahwa sistem politik tidak mendengar aspirasi masyarakat, mereka bisa kehilangan minat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Mereka menjadi apatis, tidak peduli lagi dengan kebijakan publik, dan memilih menjauh dari diskusi politik.

Padahal, dalam demokrasi yang sehat, partisipasi masyarakat sangat penting. Kritik, diskusi, dan bahkan demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Namun jika konflik politik terus menerus memicu kecemasan, masyarakat justru bisa mengalami kelelahan demokrasi.

Lalu bagaimana cara menghadapi kondisi ini?

Pertama, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua informasi politik perlu kita konsumsi setiap saat. Terlalu banyak membaca berita konflik politik dapat memperburuk kondisi psikologis kita. Mengatur konsumsi informasi menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga kesehatan mental.

Kedua, kita perlu membangun literasi politik yang sehat. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial benar atau memiliki konteks yang utuh. Kemampuan untuk memilah informasi sangat membantu kita agar tidak mudah terpancing emosi oleh narasi yang provokatif.

Ketiga, penting juga untuk menjaga ruang dialog yang sehat. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun perbedaan tersebut seharusnya tidak merusak hubungan sosial. Diskusi politik seharusnya menjadi ruang bertukar gagasan, bukan arena permusuhan.

Di sisi lain, pemerintah dan institusi politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam meredakan kecemasan politik di masyarakat. Transparansi dalam pengambilan kebijakan, komunikasi publik yang jelas, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan faktor penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah dibuat secara terbuka dan mempertimbangkan aspirasi rakyat, tingkat kecemasan sosial biasanya akan menurun. Kepercayaan publik adalah fondasi utama stabilitas politik.

Pada akhirnya, fenomena anxiety politik mengingatkan kita bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan dan kebijakan. Politik juga menyentuh sisi psikologis masyarakat. Ketika ketidakpastian politik meningkat, kesehatan mental publik pun ikut terpengaruh.

Karena itu, membangun politik yang lebih transparan, adil, dan responsif bukan hanya penting untuk demokrasi, tetapi juga untuk menjaga ketenangan batin masyarakat. Demokrasi yang sehat seharusnya tidak membuat rakyatnya cemas, melainkan memberi rasa aman bahwa masa depan negara berada di tangan bersama.

*Ketua HMPSBKI 2025/2026, Wakil Ketua DEMA UIN Sazu Purwokerto 2026/2027